makalah tentang otonomi daerah. 2. makalah tentang otonomi daerah

Kebijakan otonomi daerah lahir ditengah gejolak tuntutan berbagai daerah terhadap berbagai kewenangan yang selama 20 tahun pemerintahan Orde Baru (OB) menjalankan mesin sentralistiknya. Makalah. 5. KATA PENGANTAR Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan, karena berkat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “Otonomi Daerah dan. 1. com. Bagian pertama mengulas teori desentralisasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Otonomi daerah diberi kebebasan dalam menyusun program dan. prosiding, majalah ilmiah, dan makalah. A: Landasan Teori Teori Bantuk Negara Teori Sistem Pemerintahan Teori Desentralisasi Teori Dekonsentralisasi Asaz Pembantuan II. Dengan berlakunya undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka terjadi pula pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat. A. Keberadaan Otonomi Daerah tentu juga meringankan pemerintahan Negara. MAKALAH KEBIJAKAN DAN MASALAH PEMBANGUNAN “KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG OTONOMI DAERAH” Oleh: ALDY IAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA BAB I PENDAHULUAN Krisis ekonomi dan yang lainnya yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan. Download Free PDF View PDF. Sebagai contoh, di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, masyarakat lokal dan LSM yang mendukung mereka telah berkerja sama dengan dewan setempat untuk merancang suatu aturan tentang pengelolaan sumber daya. (Hatta, 1976 : 103). Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Makna otonomi daerah adalah daerah mempunyai hak , wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku (Pusat Bahasa , 2001 : 805). tugas makalah hukum pemerintahan daerah dan otonomi khusus papua “uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua” oleh : kelompok ii program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah sorong 2014 nama-nama anggota kelompok no. Periode Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah UU Nomor 22 tahun 1948 yang ditetapkan dan mulai berlaku. 2. Sejak diberlakukannya Undang-undag tentang pemerintahan daerah, yaitu UU no. tiga jenis daerah otonom yakni, keresidenan, kabupaten, dan kota. APBD yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan persetujuan. Pada peraturan perundanganPada bagian ini kalian akan mempelajari tentang pelaksanaan otonomi daerah, yang meliputi pengertian otonomi daerah dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Salman Sayuti. 1. memberikan arahan dan pengawasan terhadap jalannya otonomi daerah. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Bayu Suryaninrat,1985). A. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, banyak aspek positif yang diharapkan dalam pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Evha Rusiga Barus. Bidang- bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. . Download Free PDF. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun makalah dari tugas Hukum Perikanan dengan judul "Otonomi Daerah" dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Undang-undang yang perlu diubah ialah UU No. 3036) Taufik Alamsyah (218. Makalah Otonomi Daerah. 1 Contoh Makalah Otonomi Daerah 1. Memperluas lapangan kerja. Negara kesatuan merupakan landa- san batas dari isi pengertian otonomi, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan. Jasa pembuatan makalah. Sejak diberlakukannya UU No. 2009. MAKALAH DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH Mata Kuliah : Sistem Ekonomi Indonesia Disusun Oleh : - ADI SUKMAWAN - RIKI JULI WIGUNA - UUS ARISTA NURYANI - DINI ANDRIANI - DEWI SRI SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN DAN ILMU POLITIK (STISIP) BINA PUTERA BANJAR 2013 BAB I. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: · Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain sebagai tugas, Makalah ini dibuat untuk menambah pengetahuan dan ilmu kita. Untuk merealisasikon paradigma otonomi daerah yang baru ini diperlukan sejumlah faktor pendukung. Kata otonom dalam bahasa Yunani berasal dari kata "autos" yang berarti sendiri dan "namos" yang berarti aturan. 1. Kesempatan ini sangat menguntungkan bagi daerah-daerah yang memiliki potensi alam yang sangat besar untuk. Simpan Simpan Makalah Otonomi daerah Untuk Nanti. I Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) BAB I PENDAHULUAN Krisis ekonomi dan yang lainnya yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Hal yang menjadi masalah dalam jumlah penduduk adalah makin meningkatnya jumlah penduduk yang tidak memiliki kualitas, baik dirinya, masyarakat, dan negara. 3 Tujuan Makalah Otonomi Daerah 1. 1 1 “MAKALAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH ” Dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan Pengempu : Ibu. Lukmanul Hakim, S. Kesimpulan. pusat untuk mengatur dan mengurus. Pertama, aspek. Kewenangan Daerah Dalam Negara Kesatuan. Adanya perimbangan tugas fungsi dan. 12 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dengan demikian, perbedaan otonomi daerah dan. 3. Dalam makalah ini kami membahas persoalan mengenai bagaimana peran otonomi daerah dalam perekonomian Indonesia serta apa dampak positif dan dampak negatif yang timbul dari pelaksanaan kebijakan oonomi daerah. Konsep Otonomi Daerah Kekecewaan daerah terhadap pusat mencapai titik puncaknya ketika Soeharto tumbang pada tahun 1998. Makalah tentang Otonomi Daerah. MAKALAH ISU & KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH ”OTONOMI DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA” Dosen Pengajar : H. Ask AI. Kata otonom dalam bahasa Yunani berasal dari kata "autos" yang berarti sendiri dan "namos" yang berarti aturan. Dalam makalah ini dijelaskan tentang otonomi daerah. 4. OTONOMI DAERAH 1. Artikel makalah tentang Tujuan Otonomi Daerah-meliputi dari pengertian pelaksanan asas dasar manfaat contoh dan gambar supaya mudah di. Pengertian Otonomi Daerah Pengertian atau Definisi Otonomi Daerah Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan. daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 25,54% 22,02% 28,32% 27,63% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%. Kebijakan otonomi daerah lahir ditengah gejolak tuntutan berbagai daerah terhadap berbagai kewenangan yang selama 20 tahun pemerintahan Orde Baru (OB) menjalankan mesin sentralistiknya. 2) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dan implementasi dari Pemerintah Daerah. 20201. Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa. Kam. 2Dampak positif pemekaran daerah otonomi adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonom itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan[1]. Untuk mengetahui visi otonomi daerah di Indonesia. A. comTUGAS HUKUM OTONOMI DAERAH MAKALAH. tangga atau urusan pemerintahan. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya melainkan juga memperbaiki nasibnya sendiri. Kebijakan pemberlakuan otonomi membuat setiap daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengambil keputusan yang dianggap sesuai. Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalahcontoh makalah pembangunan ekonomi daerah BAB I PENDAHULUAN 1. Menurut Hukum Tata Pemerintahan Negara atau Hukum Administrasi Negara Otonomi Daerah merupakan suatu kewenangan daerah untuk menjalankan pengaturan, penetapan,. Dr Samsul Wahidin, SH. Otonomi daerah merupakan pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah untuk dapat mengatur daerahnya sendiri. TINJAUAN HISTORIS OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah, secara formal sudah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika di syahkannya UUD 45 pada masa awal kemerdekaan Negara. A. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah : 1. H. Akan tetapi bertujuan untuk mengubah. 2 B. “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur. Nama : NUGRAHA RAMADHAN. B. Makalah ini akan membahas mengenai teori desentralisasi dan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya UU no 32 tahun 1999 yang kemudian disusul dengan UU no 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang secara subtansial memberi. A. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Source: slideshare. com Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sementara nomos berarti "aturan atau undang-undang". Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus tersebut melalui penetapan suatu undang. OTONOMI DAERAH Pemahaman tentang otonomi daerah sendiri sering disamakan dengan pelaksanaan devolusi. Dalam batang tubuhnya pun hanya terdiri dari 6 pasal saja dan tidak memiliki penjelasan. Dasar Hukum Dan Landasan Teori Otonomi Daerah 1. Autonomi dalam hal ini berarti peraturan sendiri dan undang-undang sendiri. 4 Landasan Teoritis 1. Banyak sekali hambatan dalam penyusunan makalah ini baik itu masalah waktu, sarana, dan lain – lain. Tujuan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 disebutkan tujuan otonomi daerah sebagai berikut: Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi. 3036) Taufik Alamsyah (218. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Bayu Suryaninrat,1985). 20201. Kedua undang-undang tersebut merupakan landasan hukum penerapan sistem otonomi daerah. KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Alloh SWT yang telah memberi. yang dibuat oleh Dewan yang lebih tinggi). Dari. PENULISAN SEJARAH LOKAL DI ERA OTONOMI DAERAH: METODE, MASALAH, DAN STRATEGI* Oleh:. Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis. Referensi undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan. Asal katanya autos (sendiri) dan nomos (keturunan). Sebaliknya, ia diarahkan menganalisis relasi calon kepalaMakalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Tentang Pemerintahan Daerah telah disahkan dan diundangkan oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri pada tanggal 15 Oktober 2004. 22 4. 3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-­Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang. Laica, 2007. Download Free PDF View PDF. 6. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurusMAKALAH “OTONOMI DAERAH”. Akan tetapi bertujuan untuk mengubah. Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah UU nomor 22 tahun 1948 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 15. Nama : NUGRAHA RAMADHAN. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat. Makalah Tentang Pemerintah Daerah. Federalisme Mungkinkah bagi Indonesia dalam buku Fedelisme Untuk Indonesia. persyaratan. MAKALAH ANALISIS PERUBAHAN PERATURAN PERUNDAN-UNDANGAN MENGENAI OTONOMI DAERAH SEBAGAI WUJUD DESENTRALISASI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata. 20 . Dalam makalah ini dijelaskan tentang otonomi daerah. Selain itu, makalah ini juga akan secara garis besar berbicara tentang tentang metode. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. MAKALAH DESENTRALISASI DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA DISUSUN OLEH BEWA RAGAWINO, S. PENDAHULUAN. 1 Latar Belakang Masalah 1. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah PP No. Makalah otonomi. PANDANGAN UMUM TERHADAP KONSEP OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (TINJAUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH). ataupun cita-cita luhur dari otonomi daerah dapat tercapai dan terwujud dengan baik. Dasar Hukum. 379) Dimas Ihlasul. KESIMPULAN Meskipun sistem desentralisasi belum berjalan sesuai dengan harapan karena kebijakan mengenai. Prinsip ini menetapkan bahwa pemerintah daerah harus mengelola keuangan mereka secara. 3034) Yudi Priyatna (218. Pd MAKALAH Disusun Oleh : Amelia Diva ( ) Annisa ( ) Carina Kusuma W. Kata kunci : otonomi daerah, krisis ekonomi, reformasi, strategi, counter PENDAHULUAN Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentangHUKUM OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Penulis : Okviani Assa Anggraini dkk. 1 LATAR BELAKANG. d Era Reformasi Bermula dari Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta. Untuk memberikan kejelasan makna serta menghindari meluasnya pembahasan, maka dalam makalah ini masalahnya dibatasi pada : 1. PEMBAHASAN. Tujuan otonomi daerah Tujuan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 disebutkan tujuan otonomi daerah sebagai berikut: Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan. Lukmanul Hakim, S. Makalah Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI. 3). Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, No. MAKALAH PEMBANGUNAN DAERAH DAN OTONOMI DAERAH . 5 Kesimpulan Pada Penutup Makalah Otonomi Daerah 1. Yaitu daerah tingkat I dan daerah tingkat II diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri, dengan tujuan. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN TENTANG OTONOMI DAERAH. 53 | Selasa, 20 November 2012. Makalah Tentang Otonomi Daerah | 1. B. Makalah Otonomi Daerah. Otonomi daerah diberlakukan sejak dikeluarkannya UU. Alamat:JL. Pengertian Otonomi Daerah . Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. net. Penulis. Pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan Masyarakat di Daerah yang bersifat heterogen. net. Otonomi daerah adalah sebuah agenda nasional yang diharapkan dapat mencegah terjadinya sentralisasi yang sebenarnya sudah menimpa bangsa Indonesia selama periode orde baru. 36: (1) Otonomi materiil, dalam otonomi ini materi atau apa yang diberikan dan menjadi urusan rumah tangga lembaga pemerintahan yang. 22 tahun 1948 mengatur susunan Pemerintah Daerah yang. Ilmu ekonomi pembangunan mengacu pada masalah-masalah perkembangan ekonomi di daerah-daerah otonomi. Namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan. 5 tahun. A. Diambil dari : // Sekretaris Dirjen Otonomi Daerah Depdagri, Tata Hubungan Desa dan Supra Desa, Makalah disampaikan pada seminar mengenai desa di masa depan, Jakarta, 2006. Otonomi Daerah a.